Banyaknya investasi dan perusahaan di Provinnsi Riau ternyata tidak
memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Bahkan sebagian mereka, menjadi contoh betapa rakyat sekitar
perusahaan-perusahaan masih berada dalam kemiskinan. Padahal kekayaan
sumber daya alamnya (SDA) terus dikuras habis-habisan. Namun rakyat
lebih banyak diam, karena bingung tak tahu harus berbuat apa. Meskipun
mereka memiliki wakil di DPR, suara mereka tak pernah terwakili. Rakyat
sering tak mampu menyampaikan keresahannya kepada para pejabat. Mereka
lebih banyak bersabar dan sering menyaksikan kemewahan hidup orang yang
mengambil kekayaan di wilayahnya. Mereka hanya lebih banyak bersikap
sabar. Namun, jika kesabaran mulai habis, maka yang muncul adalah
kejengkelan yang hal ini mudah menyulut gejolak sosial. Ya, gimana lagi
tempat “cari makan” sudah tidak ada. Padahal yang dieksploitasi adalah
tanah mereka. Realita ini sangat kontras dengan isi pasal 33 UUD 1945,
yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat”. Pasal itu seolah telah diganti, bahwa kekayaan alam
yang ada di negeri Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran pemilik modal, investor asing, atau “tikus-tikus gendut”
yang sudah keterlaluan mengkhianati rakyat. Inilah ironi bangsa kita,
mereka menderita kelaparan di lumbung padi. Kita adalah negara kaya
raya, tetapi menjadi miskin karena keserakahan “penghianat bangsa” kita
sendiri. Khususnya di Riau jumlah investasi di Riau terus mengalami
peningkatan, APBD tahun anggaran 2013 pun bertambah, namun persoalan
kesejahteraan rakyat masih menjadi kendala. Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Riau, Mawardi Arsyad, Juma’t (4/1) mendata, Angka
kemiskinan di Riau semenjak tahun 2012 lalu terjadi kenaikan sekitar
8,05% atau 481,31 ribu jiwa. Ironi memang, saat pemerintah menganggarkan
7,5 Miliar untuk pembangunan tugu PON, sementara kemiskinan semakin
meningkat, harusnya pemerintah Provinsi harus prioritaskan kesejateraan
rakyat daripada bentuk “pencitraan” semata. Yang lebih sangat
disayangkan ketika ada yang berani menyampaikan “kebobrokan” pemimpin
negeri ini mereka dikriminalisasikan oleh oknum aparat yang tidak senang
ketika “kawan” mereka diganggu seperti 4 mahasiswa yang ditangkap
baru-baru ini. kedepan, pemerintah yang menjadi eksekutor
pendistribusian uang rakyat harus memprioriitakan proyek dan program
yang bertujuan menyejahterakan rakyat. jangan sampai pemimpin Riau ini
berperilaku seperti “penjajah” uang rakyat yang dipungut sebagai
retribusi pajak tapi dihabiskan untuk kepentingan pribbadi, golongan dan
proyek tidak berguna.
Posting Komentar