Semrawut Riau Air Line Oleh Yopi Pranoto

SEJAK berdirinya pada tahun 2002 silam, Riau Air Lines (RAL), pesawat plat merah ini bertujuan untuk membuka dan memajukan transportasi udara di Riau. Tak ubahnya dalam sistem investasi, masyarakat Riau adalah penyumbang modal terbesar lewat kucuran anggaran APBD Riau untuk mendukung keberadaan maskapai penerbangan ini. Karena anggaran yang bersumber dari APBD itu jelas merupakan dana yang berasal dari uang rakyat. Barangkali apabila masyarakat sedikit memahami siapa sebenarnya yang memiliki pesawat Riau Air Lines. Lambat-laun saya meyakini akan banyak masyarakat yang “menuntut” Pemprov Riau kalau mengetahui Riau Air Lines sedang gulung tikar.

Sepak terjang keberadaan Riau Air Lines banyak terbelit masalah. Pertama, mulai kisruh manajemen: gonta-ganti Dirut sesuai selera komisaris yang notabene selalu dijabat oleh Gubri atau orang terdekat Gubri. Kedua, krisis keuangan mulai dari hutang-piutang, kondisi merugi setiap tahun hingga pesangon karyawan yang belum juga tuntas. Ketiga, RAL juga tidak pernah melaporkan secara terbuka kondisi keuangan-nya kepada publik padahal RAL adalah badan hukum di bawah naungan BUMD. Dari rentetan masalah diatas, yang perlu digaris bawahi adalah kenapa selalu terulang kondisi “merugi” setiap tahunya. Hal ini sangat kontraproduktif, padahal RAL dana operasionalnya selalu disubsidi anggaran APBD Riau plust dana dari belasan Kab/Kota serta beberapa daerah lain seperti Jambi dan Kepri.

Gonjang-ganjing yang muncul menyertai maskapai penerbangan RAL ini adalah suatu bukti bahwa adanya stake holder yang low kapabilitas dalam mengelola keberadaan pesawat RAL. Cari untung sendiri. Sikap seperti ini tentu memberikan efek buruk bagi kinerja yang dijalankanya. Jadi wajar apabila sekarang publik dikejutkan melihat aset pesawat RAL yang sudah rusak menjadi kerangka besi tua. Seperti bunga bangkai yang semerbak hingga tercium oleh kawanan anggota DPRD Riau di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Namun, saya melihat indra penciuman DPRD Riau “kurang tajam” dalam pemantauanya. Temuan serta pantauan yang dilakukanya sudah terlambat. Ketika pesawat RAL sudah menjadi bangkai kenapa baru bertindak. Apakah harus menunggu pengakuan atau klaim dari Pemprov Riau: yang menyatakan masih mempunyai  aset tiga pesawat RAL. Seharusnya lembaga DPRD Riau sebagai otoritas utama yang menyetujui penganggaran pesawat RAL harus mengetahui betul  kondisi keseluruhan aset pesawat tersebut.

Kondisi yang berbeda: pihak Pemprov Sekdaprov Riau, Wan Syamsir Yus yang sekaligus menjabat sebagai Komisaris utama RAL justru membantah apabila pesawat sudah menjadi bangkai. Secara sederhana, ini adalah potret buruk kebohongan publik yang tidak bertanggung jawab. Publik dengan mudah membaca: ini adalah sikap akal-akalan para penguasa. Mbok ya diakui  saja kalau pesawat RAL itu sudah menjadi bangkai. Toh, foto bangkai pesawat RAL yang tersebar dimedia malahan juga diambil sendiri oleh anggota DPRD Riau.

Terhadap temuan anggota DPRD Riau ini, semoga ada follow up nya. Jangan berhenti sampai disini saja. Terkait rencana Pemprov Riau yang akan kembali mengudarakan kembali RAL, lebih baik niat itu diurungkan saja. Tim penyelamat RAL bentukan Pemprov juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sudahlah, dari kebobrokan managemen hingga banyaknya uang rakyat yang dihambur-hamburkan. Harusnya Pemprov Riau berfikir seribu kali kalau berniat mengoperasikan kembali Riau Air Lines.